DEFINISI MAKAR DAN
BEBERAPA CONTOH MAKAR DI INDONESIA
Makar
yaitu sebuah tindakan yang membuat pemerintah tidak bisa menjalani peranan
serta tugasnya sesuai undang-undang. Tindakan makar menurut pasal 107 KUHP
terbagi dalam 4 jenis yakni tindakan makar pada pemerintah, makar lokasi makar
ideologi, serta makar pada Presiden atau Kepala Negara.
Makar
juga kadang-kadang disebut dengan sebagai kejahatan perorangan yang dengan
berniat menyatukan orang banyak berencana kejahatan untuk menggulingkan
pemerintahan yang sah. Atau kejahatan golongan (organisasi) yang dengan berniat
berencana pemberontakan untuk merebut pemerintahan negara lewat cara paksa
tidak mematuhi hukum formal.
Arti
makar kerap diidentikkan dengan arti kudeta yang memiliki arti tindakan pemberontakan
untuk menggulingkan kekuasaan yang sah seperti yang terjadi Mesir, Thailand,
Myanmar, serta negara-negara lain. Bila kita rujuk pada kamus besar bhs
Indonesia, arti makar sendiri memiliki arti yang lebih luas. Ada dua versi
tentang arti makar ini.
Yang
pertama makar disimpulkan sebagai akal busuk atau tipu muslihat seorang yang
punya niat jahat pada orang lain. Misalnya seorang yang memfitnah rekanan
kerjanya lakukan pencurian dengan menyimpan barang orang lain di tas rekanan
kerjanya itu. Perbuatan ini adalah tipu muslihat untuk menjatuhkan rekanan
kerjanya serta tindakan ini bisa disebut dengan makar.
Makar
juga memiliki arti perbuatan menyingkirkan nyawa orang lain atau disebut juga
dengan membunuh. Seorang atau sekumpulan orang yang lakukan usaha pembunuhan
baik lewat cara menyerang atau beberapa cara yang lain bisa disebut dengan
lakukan makar. Tidak hanya itu makar juga memiliki arti tindakan menggulingkan
pemerintahan yang sah.
Dari
segi hukum pidana, pengertian makar yaitu bentuk kejahatan yang bisa mengganggu
keamanan negara mencakup makar yang dikerjakan pada presiden serta wakil
presiden, lokasi negara, serta pemerintahan seperti yang ditata dalam KUHP
pasal 104, 106, serta 107. Sebuah tindakan bisa disebut dengan makar bila
kejahatan diperuntukkan pada pemimpin satu negara seperti presiden serta wakil
presiden. Bila pelaku kejahatan tidak tahu atau tidak dengan berniat menyerang
pemimpin negara perbuatannya tidak bisa disebut dengan makar serta jatuh pada
kejahatan umum.
Dalam
pasal 106 diterangkan tentang makar yang terkait dengan lokasi satu negara.
Usaha untuk menggantikan beberapa atau semua lokasi satu negara serta
membuatnya dibawah pemerintah asing atau pembelahan beberapa lokasi udah
termasuk juga dalam perbuatan makar.
Dalam
pasal 107 diterangkan tentang makar yang dikerjakan lewat cara menggulingkan
pemerintahan yang sah. Tindakan ini bisa dikenai sanksi hukuman optimal 15 th.
penjara. Lalu pimpinan makar bisa dihukum pidana penjara seumur hidup atau
selamanya 20 tahun.
Tindakan Makar yang Terjadi di
Indonesia
Dalam
sejarahnya, Indonesia pernah beberapa kali alami tindakan makar yang dilakukan
oleh warga negaranya. Tindakan makar dikerjakan dengan menentang ideologi
bangsa sampai melakukan penyerangan pada kepala negara yang sah serta tengah
lakukan pekerjaan resminya.
Makar
yang Dilakukan Oleh PKI
Makar
Oleh PKI
Mengulas
mengenai pemberontakan PKI di Madiun tidak dapat terlepas dari jatuhnya kabinet
Amir Syarifuddin tahun 1948. Kenapa kabinet Amir jatuh? Jatuhnya kabinet Amir
dikarenakan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang amat merugikan
Indonesia.
Untuk
merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin
membuat Front Demokrasi Rakyat (FDR) Untuk menguatkan basis massa, FDR membuat
organisasi golongan petani serta buruh. Tidak hanya itu dengan memancing
benturan dengan menghasut buruh. Puncaknya saat terjadi pemogokan di pabrik
karung Delanggu (Jawa Tengah) pada tanggal 5 Juli 1959. Pada tanggal 11 Agustus
1948, Musso tiba dari Moskow. Amir serta FDR selekasnya berhimpun dengan Musso.
Untuk menguatkan organisasi, disusunlah doktrin untuk PKI. Doktrin itu bernama
Jalan Baru. PKI banyak lakukan kekacauan, terlebih di Surakarta.
Oleh
PKI daerah Surakarta jadikan daerah kacau (wildwest). Lalu Madiun jadikan basis
gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya
pemerintahan Soviet di Indonesia. Maksudnya adalah untuk meruntuhkan Republik
Indonesia yang berdasarkan
Pancasila
serta menggantinya dengan negara komunis. Pada saat yang berbarengan, gerakan
PKI bisa merebut beberapa tempat perlu di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan
PKI, pemerintah memperlancar operasi militer. Dalam soal ini peran Divisi
Siliwangi cukup besar.
Selain
itu, Panglima Besar Jenderal Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di
Jawa Tengah serta Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk mengerahkan pasukannya
menumpas pemberontakan PKI di Madiun. Dengan dukungan rakyat di beberapa
tempat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun sukses diambil kembali oleh
tentara Republik.
Selanjutnya
tokoh-tokoh PKI seperti Aidit serta Lukman melarikan diri ke Cina serta
Vietnam. Lalu itu, tanggal 31 Oktober 1948 Musso tewas ditembak. Kurang lebih
300 orang di tangkap oleh pasukan Siliwangi pada tanggal 1 Desember 1948 di
daerah Purwodadi, Jawa Tengah.
Dengan
ditumpasnya pemberontakan PKI di Madiun, selamatlah bangsa serta negara
Indonesia dari rongrongan serta ancaman golongan komunis yang bertentangan
dengan ideologi Pancasila. Penumpasan pemberontakan PKI dikerjakan oleh bangsa
Indonesia sendiri, tanpa pertolongan apapun serta dari siapa juga. Dalam
keadaan bangsa yang demikian susah itu, nyatanya RI mampu menumpas
pemberontakan yang relatif besar oleh kelompok komunis kurun waktu singkat.
PKI
Pada Tahun 1965
Doktrin
Nasakom yang diperkembang oleh Presiden Soekarno berikan keleluasaan PKI untuk
memperluas dampak. Usaha PKI untuk mencari dampak di dukung oleh keadaan
ekonomi bangsa yang makin memprihatinkan. Karenanya ada nasakomisasi itu, PKI
jadi satu diantara kemampuan yang perlu pada masa-masa Demokrasi Terpimpin
bersama-sama Presiden Soekarno serta Angkatan Darat. Pada akhir tahun 1963, PKI
memperlancar satu gerakan yang disebut dengan “aksi sepihak”. Beberapa petani
serta buruh, dibantu beberapa kader PKI, menggantikan tanah masyarakat, lakukan
tindakan demonstrasi serta pemogokan. Untuk memperlancar kudeta, PKI membuat
Biro Khusus yang diketuai oleh Syam Kamaruzaman. Biro Khusus itu memiliki
beberapa tugas berikut ini.
a.
Menyebarluaskan dampak serta ideologi PKI kedalam tubuh ABRI.
b.
Mengupayakan supaya tiap anggota ABRI yang sudah bersedia jadi anggota PKI
serta sudah disumpah bisa membina anggota ABRI yang lain.
c.
Mendata serta mencatat beberapa anggota ABRI yang sudah dibina atau jadi
pengikut PKI supaya setiap saat bisa digunakan untuk kebutuhannya.
Masuk
tahun 1965 pertentangan pada PKI dengan Angkatan Darat makin bertambah. D. N.
Aidit sebagai pemimpin PKI bersama Biro Terutama, mulai menempatkan
siasat-siasat untuk melawan komando puncak AD. Berikut ini ini siasat-siasat
yang ditempuh oleh Biro Spesial PKI.
a.
Menyudutkan serta mencemarkan komando AD dengan tuduhan ikut serta dalam
persekongkolan (konspirasi) menentang RI, lantaran bekerja sama juga dengan
Inggris serta Amerika Serikat.
b.
Menuduh komando puncak AD sudah membuat “Dewan Jenderal” yang maksudnya
menggulingkan Presiden Soekarno.
c.
Mengatur perwira militer yang tidak mensupport ada “Dewan Jenderal”.
d.
Mengisolir komando AD dari angkatan-angkatan lain.
e.
Mengusulkan pada pemerintah supaya membuat Angkatan Kelima yang terbagi dalam
beberapa buruh serta petani yang dipersenjatai.
Kemelut
politik pada PKI serta TNI AD meraih puncaknya sesudah tanggal 30 September
1965 di awal hari, atau awal tanggal 1 Oktober 1965. Pada ketika itu terjadi
penculikan serta pembunuhan pada beberapa perwira Angkatan Darat.
makar
yaitu sebuah tindakan yang bikin pemerintah tidak bisa menjalani manfaat serta
tugasnya sesuai sama undang-undang. Tindakan makar menurut pasal 107 KUHP
terbagi dalam 4 jenis yakni tindakan makar pada pemerintah, makar lokasi makar
ideologi, serta makar pada Presiden atau Kepala Negara.
Makar
Oleh Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)
Pemberontakan PRRI
Timbulnya
pemberontakan PRRI dimulai dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah
serta pusat. Daerah kecewa pada pemerintah pusat yang dikira tidak adil dalam
alokasi dana pembangunan. Kekecewaan itu diwujudkan dengan pembentukan
dewan-dewan daerah seperti berikut ini.
a.
Dewan Banteng di Sumatra Barat yang di pimpin oleh Letkol Ahmad Husein.
b.
Dewan Gajah di Sumatra Utara yang di pimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan.
c.
Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang di pimpin oleh Letkol Barlian.
d.
Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang di pimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.
Tanggal
10 Februari 1958 Ahmad Husein menuntut supaya Kabinet Djuanda mengundurkan diri
kurun waktu 5 x 24 jam, serta menyerahkan mandatnya pada presiden. Tuntutan itu
terang tidak diterima pemerintah pusat. Sesudah terima ultimatum, pemerintah
melakukan tindakan tegas dengan memecat secara tidak hormat Ahmad Hussein,
Simbolon, Zulkifli Lubis, serta Dahlan Djambek yang memimpin gerakan sparatis.
Langkah selanjutnya tanggal 12 Februari 1958 KSAD A. H. Nasution membekukan
Kodam Sumatra Tengah serta berikutnya meletakkan langsung dibawah KSAD.
Pada
tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Sebagai perdana menterinya
yaitu Mr. Syafruddin Prawiranegara.
Makar
Oleh Pemberontakan Permesta
Proklamasi
PRRI nyatanya didukung dari Indonesia sisi Timur. Tanggal 17 Februari 1958
Somba mengambil keputusan hubungan dengan pemerintah pusat serta mensupport
PRRI. Gerakannya di kenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Gerakan
ini terang melawan pemerintah pusat serta menentang tentara hingga mesti
ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah memperlancar operasi
militer beberapa kali. Berikut ini ini operasi-operasi militer itu.
a.
Komando operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letkol Rukminto Hendraningrat.
b.
Operasi Saptamarga I dipimpin Letkol Sumarsono, menumpas Permesta di Sulawesi
Utara sisi Tengah.
c.
Operasi Saptamarga II dipimpin Letkol Agus Prasmono dengan tujuan Sulawesi
Utara sisi Selatan.
d.
Operasi Saptamarga III dipimpin Letkol Magenda dengan tujuan kepulauan bagian
Utara Manado.
e.
Operasi Saptamarga IV dipimpin Letkol Rukminto Hendraningrat, menumpas Permesta
di Sulawesi Utara.
f.
Operasi Mena I dipimpin Letkol Pieters dengan tujuan Jailolo.
g.
Operasi Mena II dipimpin Letkol Hunholz untuk merebut lapangan hawa Morotai.
Nyatanya
Gerakan Permesta didukung asing, dapat dibuktikan dengan ditembak jatuhnya
pesawat yang dikemudikan oleh Alan Pope warga negara Amerika Serikat tanggal 18
Mei 1958 diatas Ambon. Walau sekian, pemberontakan Permesta bisa dilumpuhkan
kurang lebih bulan Agustus 1958, meskipun sisa-sisanya masihlah ada hingga
tahun 1961.
Makar
Oleh Daniel Maukar
Makar
oleh Pilot Daniel Maukar
Masalah
makar pertama dikerjakan oleh seseorang Daniel Maukar. Ketika Bung Karno
masihlah menjabat presiden NKRI, dia lakukan serangan mengerikan ke istana
negara. Dengan pesawat tempur yang dikendalikannya, pilot hebat Indonesia ini
lakukan penyerangan yang mematikan. Untungnya, pada peristiwa ini, Bung Karno
tengah tidak ada ditempat hingga nyawanya jadi selamat.
Akibat
masalah penyerbuan ini, Daniel Maukar diadili atas tindakan makar pada negara
serta presiden. Dia dijatuhi hukuman mati walau selanjutnya diampuni serta cuma
melakukan kurang lebih 8 tahun masa-masa tahanan saat sebelum pada akhirnya
bebas masuk lengsernya masa Bung Karno jadi presiden di Indonesia.
Tindakan
Dugaan Makar Oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka)
Makar
GAM
Masalah
makar berikutnya dikerjakan oleh GAM. Seluruh orang udah memahami bila GAM
lakukan cukup banyak serangan di Aceh. Mereka mau merdeka serta terlepas dari
NKRI. Dalam tindakan yang dikerjakan sepanjang bertahun-tahun itu, GAM sering
mengibarkan benderanya serta melawan pasukan TNI yang lakukan penjagaan.
GAM
mempunyai maksud agar daerah Aceh atau yang saat ini secara resmi disebut
dengan Nanggroe Aceh Darussalam terlepas dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Perseteruan pada pemerintah serta GAM yang disebabkan ketidaksamaan
hasrat ini sudah berjalan mulai sejak tahun 1976 serta mengakibatkan jatuhnya
nyaris kurang lebih 15.000 jiwa. Gerakan ini dikenal juga dengan nama Aceh
Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM di pimpin oleh Hasan di Tiro
yang saat ini bermukim di Swedia serta berkewarganegaraan Swedia.
Pada
27 Februari 2005, pihak GAM serta pemerintah mengawali step perundingan di
Vantaa, Finlandia. Bekas presiden Finlandia Marti Ahtisaari bertindak sebagai
fasilitator.
Pada
17 Juli 2005, sesudah perundingan sepanjang 25 hari, tim perunding Indonesia
sukses meraih perjanjian damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia.
Penandatanganan nota perjanjian damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005.
Proses perdamaian berikutnya diawasi oleh satu tim yang bernama Aceh Monitoring
Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN serta beberapa negara yang
tergabung dalam Uni Eropa. Diantara poin utamanya yaitu kalau pemerintah
Indonesia bakal ikut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh
serta pemberian amnesti untuk anggota GAM.
Semua
senjata GAM yang meraih 840 pucuk usai diserahkan pada AMM pada 19 Desember
2005. Lantas pada 27 Desember, GAM lewat juru bicara militernya, Sofyan Daud,
menyebutkan kalau sayap militer mereka sudah dibubarkan secara resmi.
Makar
Oleh Republik Maluku Selatan (RMS)
RMS
Republik
Maluku Selatan (RMS) yaitu daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April
1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (ketika
itu Indonesia masihlah berbentuk Republik Indonesia Serikat). Tetapi oleh
Pemerintah Pusat, RMS dikira sebagai pemberontakan serta sesudah misi damai
tidak berhasil, RMS ditumpas selesai pada November 1950. Mulai sejak 1966 RMS
berperan sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda.
Pada
25 April 1950 RMS hampir di proklamasikan oleh beberapa orang sisa prajurit
KNIL serta pro-Belanda yang salah satunya yaitu Dr. Chr. R. S. Soumokil sisa
jaksa agung Negara Indonesia Timur yang lantas ditunjuk sebagai Presiden, Ir.
J. A. Manusama serta J. H. Manuhutu.
RMS
di Belanda lantas jadi pemerintahan di pengasingan. Pada 29 Juni 2007 beberapa
pemuda Maluku mengibarkan bendera RMS dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhono
pada hari keluarga nasional di Ambon. Pada 24 April 2008 John Watilette perdana
menteri pemerintahan RMS di pengasingan Belanda memiliki pendapat kalau
membangun republik adalah satu mimpi di siang hari bolong dalam peringatan 58
tahun proklamasi kemerdekaan RMS yang dimuat pada harian Algemeen Dagblad yang
menurunkan tulisan mengenai anti pati pada Jakarta menguat.
Maksud
politik RMS udah berlalu bersamaan dengan melemahnya keingingan memperjuangkan
RMS ditambah tidak ada donatur yang bersedia menyisihkan dananya, saat ini
hubungan dengan Maluku cuma menyangkut masalah sosial ekonomi. Perdana menteri
RMS punya mimpi) tidak tutup peluang Maluku bakal jadi daerah otonomi seperti
Aceh Meski tetap mengutamakan maksud paling utama yaitu mencapai kemerdekaan
penuh.
Pemimpin
pertama RMS dalam pengasingan di Belanda yaitu Prof. Johan Manusama, pemimpin
kedua Frans Tutuhatunewa turun pada tanggal 25 april 2009. Saat ini John Wattilete
yaitu pemimpin RMS pengasingan di Belanda.
Di
Belanda, Pemerintah RMS tetap menjalani seluruh kebijakan Pemerintahan, seperti
Sosial, Politik, Keamanan serta Luar Negeri. Komunikasi pada Pemerintah RMS di
Belanda dengan beberapa Menteri serta beberapa Birokrat di Ambon jalan lancar
teratasi.
Kondisi
ini bikin pemerintahan Sukarno tkdak dapat berpangku tangan melihat seluruh
kesibukan rakyat Maluku, hingga dikeluarkanlah perintah untuk menangkap semua
pimpinan dengan seluruh jajarannya, hingga selanjutnya dinyatakanlah kalau
Pemerintah RMS yang ada di Belanda sebagai Pemerintah RMS dalam pengasingan
Dengan bekal dokumentasi serta bukti perjuangan RMS, beberapa pendukung RMS
membuat apa yang disebut dengan Pemerintahan RMS di pengasingan.
Pemerintah
Belanda mensupport kemerdekaan RMS, Tetapi di tahun 1978 terjadi momen
Wassenaar, di mana beberapa elemen pemerintahan RMS lakukan serangan pada
Pemerintah Belanda sebagai memprotes pada kebijakan Pemerintah Belanda.
Oleh
Press di Belanda dikatakanlah momen itu sebagai teror yang dikerjakan beberapa
aktifis RMS di Belanda. Ada yang menyampaikan serangan ini karena sebab
pemerintah Belanda menarik support mereka pada RMS. Ada lagi yang menyebutkan
serangan teror ini dikerjakan lantaran pendukung RMS frustasi, lantaran Belanda
tidak dengan sepenuh hati memberi support mulai sejak mula. Diantara aktivitas
yang di lansir Press Belanda sabagai teror, yaitu saat di tahun 1978 grup RMS
menyandera 70 warga sipil di gedung pemerintah Belanda di Assen-Wassenaar.
Sepanjang
tahun 70an, teror seperti ini dikerjakan juga oleh beberapa grup sempalan RMS,
seperti grup Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang diakui adalah nama lain
(atau sekurang-kurangnya sekutu dekat) Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Grup ini
merebut satu kereta api serta menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada
pula grup sempalan yang tidak di kenal yang pada tahun 1977 menyandera 100
orang di satu sekolah serta di ketika yang sama saja menyandera 50 orang di
satu kereta api.
Pada
ketika Kerusuhan Ambon yang terjadi pada 1999-2004, RMS kembali coba
menggunakan peluang untuk menggalang support dengan bebrapa usaha provokasi,
serta melakukan tindakan dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa
aktivis RMS sudah di tangkap serta diadili atas tuduhan bebrapa aktivitas teror
yang dikerjakan dalam masa-masa itu, meskipun hingga saat ini tidak ada
keterangan resmi tentang sebab serta aktor di balik kerusuhan Ambon.
Pada
tanggal 29 Juni 2007, beberapa elemen aktivis RMS sukses menyusup masuk ke
tengah upacara Hari Keluarga Nasional yang di hadiri oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, beberapa petinggi serta tamu asing. Mereka menari tarian
Cakalele selesai Gubernur Maluku mengemukakan sambutan.
Beberapa
hadirin menduga tarian itu sisi dari upacara walau sesungguhnya tidak ada pada
jadwal. Awalnya aparat membiarkan saja tindakan ini, tetapi mendadak beberapa
penari itu mengibarkan bendera RMS. Barulah aparat keamanan tersadar serta
mengusir beberapa penari keluar arena. Diluar arena beberapa penari itu ditangkapi.
Beberapa yang coba melarikan diri dipukuli untuk dilumpuhkan oleh aparat. Pada
sekarang (30 Juni 2007) insiden ini tengah diselidiki. Beberapa hasil
investigasi memperlihatkan kalau RMS masihlah eksis serta memiliki Presiden
Transisi bernama Simon Saiya. Beberapa elemen RMS yang dikira perlu ditahan di
kantor Densus 88 Anti Teror.
Tindakan
Dugaan Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM)
OPM
Organisasi
Papua Merdeka (OPM) yaitu satu gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965
yang mempunyai tujuan untuk wujudkan kemerdekaan Papua sisi barat dari
pemerintahan Indonesia. Saat sebelum masa reformasi, propinsi yang saat ini
terdiri atas Papua serta Papua Barat ini di panggil dengan nama Irian Jaya.
OPM
terasa kalau mereka tidak mempunyai hubungan sejarah dengan sisi Indonesia yang
lain ataupun negara-negara Asia yang lain. Penyatuan lokasi ini kedalam NKRI
mulai sejak tahun 1969 adalah buah kesepakatan pada Belanda dengan Indonesia di
mana pihak Belanda menyerahkan lokasi itu yang sampai kini dikuasainya pada
sisa jajahannya yang merdeka, Indonesia. Kesepakatan itu oleh OPM dikira
sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah pada yang lain.
Pada
tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe serta dua komandan OPM yang lain, Seth
Jafeth Raemkorem serta Jacob Hendrik Prai menambah bendera Bintang Fajar serta
memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Tetapi republik ini berusia
pendek lantaran selekasnya ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah
Presiden Soeharto.
Tahun
1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan di mana maksud dewan itu yaitu untuk
menggalang support orang-orang internasional untuk mensupport kemerdekaan
lokasi itu. Mereka mencari support diantaranya lewat PBB, GNB, Komunitas
Pasifik Selatan, serta ASEAN
Latar
belakang pemerontakan umumnya dimulai dari ketidakpuasan orang-orang daerah
atas kebijakan pemerintah yang dirasa kurang adil. Oleh karenanya, saya
mengharapkan pada pemerintah, supaya lebih memerhatikan daerah-daerah yang yang
sampai kini “terabaikan” hingga nantinya tidak ada lagi pemberontakan pada
pemerintah, lantaran nyawa rakyat indonesia lebih bernilai dari pada
intrik-intrik poltik yang cuma untungkan beberapa orang yang berkuasa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar